Pemerintah dan Stabilitas Negara

Sebuah studi kasus BELGIA

Sumber gambar: planetware.com/map/belgium-
kingdom-of-belgium-map-b-belg.htm

Pendahuluan

Kembali menilik bait pemimpin oleh pak Sri Edi tentang kepemimpinan, yang boleh saja mirip dengan legenda adat jawa menginggatkan kembali kita akan sosok “Ratu adil” yang kita nanti selama ini. sebagaimana sosok Matahari, Bulan, Bintang, Air, Samudra, Bumi, dan Api yang terus melayani tanpa pernah meminta imbal balik jasa pada manusia (human).

Demikian melihat kejanggalan yang terjadi belakangan ini, membuat kita bertanya balik tentang eksistensi pemerintah atas kehidupan masyrakat. Benarkah rakyat membutuhkan seorang pemimpin (leader) dalam menjalankan suatu negara? Dimana peran pemerintah dalam mengelola suatu negara (states), hingga menyebar Enigma  masyrakat ; good governance is less governing?

Merujuk pada UK/ODA 1993[2] (United Kingdom Overseas Development Administration) mengungkapkan bahwa Good Governance [3]ialah pemerintahan yang mengandung beberapa karakteristik penting, antara lain: Legitimasi dimana tiap keputusan yang diambil haruslah berupa suara rakyat (society) bukan pasar (market). Akuntabilitas keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan media. Kompetensi dalam pembuatan tiap kebijakan yang efektif dalam tiap prosesnya, agar mencapai pelayanan publik yang efisien, dan Penghormatan terhadap hukum serta penegakkan Hak – hak asasi manusia (HAM). Belumlah suatu negara memangku gelar Good Governance tanpa keempat aspek  diatas. Maka jelas seperti apa pemerintah yang ideal dan menjadi cita – cita tiap bangsa dan negara, yakni mereka yang memang dalam menjalankan roda pemerintahannya tak melepas semua aspek penting, tak membalik ujung dan pangkal pembangunan. Rakyat tetap dijadikan perioritas utama dan titik pusat perputaran (sub sentral).

Belgia tanpa pemerintah

Pertama – tama penting untuk kita mengetahui bahwa belgia adalah salah satu negara yang menganut sistem kekerajaan (monarki[4]), yang berarti dalam sistem ketatanegaraannya pemegang kepala negara dan kepala pemerintah adalah dua orang berbeda. Demikian kewenangan yang dimiliki juga memiliki karakteristik tersendiri seperti hak prerogative kepala negara  (King) dalam penunjukkan menteri dan hak – hak lainnya yang tetap dalam kotak.

Belgia terletak di daratan Eropa dengan luas daerah 32.547 m² dan jumlah populasi sekitar 10.431.477 dengan 3 bahasa utama: Belanda (60%), Perancis (37%), dan Jerman (1%). Dimana pada pertengahan 2010 hingga 2011 quarter 3 terjadi kekosongan pemerintah akibat dari penolakan hasil pemilu yang diselenggarakan. Memang demikian banyak permasalahan dalam politik negara, terutama dalam pengukuhan jati diri dari dalam etnis - etnis  negara yang dijadikan pusat dan ibu kota Eropa (UNI EROPA) ini.

Padahal jelas pentingnya pengukuhan jati diri suatu bangsa, sebagaimana disebutkan dalam metamor Baldwin bahwa “identitas ibarat kain yang menutup ketelanjangan diri:  bila demikian, lebih baik kain itu dikenakan longgar, sedikit seperti jubah dipadang pasir, yang masih bisa menyebabkan ketelanjangan itu dirasakan, dan kadang – kadang dapat ditilik.[5]”. karena memang heteroginitas saat ini membuat beberapa tuntutan baru ditengah universalitas yang sedang genjar. Terlebih ditengah globalisasi dunia dewasa ini. maka tak heran pula kita melihat penolakan yang terjadi dimana mereka menuntut pemersatu jati diri, yakni jati diri masyrakat Belgia bukan jati diri satu – dua etnis tertentu.

Peran pemerintah

Tanpa diduga memang, ditengah kekosongan pemerintah yang terjadi, nampaknya tak ada perubahan dalam perekonomian Belgia. Segala akses dan fasilitas umum masih berjalan seperti biasa. Layanan bus umum masih berjalan, ekspor obat, cokelat dan barang lainnya juga masih terus berjalan. Bahkan dalam tiga bulan pertama 2011, mereka berhasil mencapai target penerbitan obligasi. Demikian jika ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, negara ini juga memberikan hasil yang baik, dimana selama 2010 awal hingga 2011 akhir pertumbuhan GDP – nya terus mengalami peningkatan yang baik, hal ini tentu tak lepas dari kondisi perekonomian internal yang mendukung

   Gambar 1: GDP growth Belgia[6]

 Secara mengejutkan juga siklus serupa terjadi di negara tetangga UK (United Kingdom). sebagai sesama negara monarki di daratan Eropa, pertumbuhan GDP menunjukkan hasil yang tak jauh berbeda dengan Belgia. Dengan kondisi pemerintahan yang utuh Malah cenderung menunjukkan trend yang sama

Gambar 2 : GDP growth UK

Demikian jika kita perhatikan kedua gambar secara seksama, memang dari rentang 2010 awal hingga 2011 akhir kedua negara menunjukkan pola pertumbuhan GDP yang serupa. Lantas apakah ada atau tidaknya kepala pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara khusus atau kestabilan negara pada umumnya?

Perlu banyak penafsiran dalam menjawab pertanyaan tersebut, namun pertama mari kita tiliki ulang kondisi perekonomia Belgia pada masa itu. selain menjadi ibu kota Uni Eropa yang sudah barang tentu menjadi pusat perhatian, Belgia juga menggunakan Euro sebagai mata uangnya, yang secara otomatis tingkat nilai tukar (exchange rate) dari mata uang ini dijaga bersama oleh negara lain yang turut menggunakan mata uang yang sama.

Inflasi yang terjadi pada rentang waku itu juga dapat dikatakan relatif terkendali, sehingga tidak terlalu membebani daya beli masyrakat (real income), dengan tingkat antara 3% hingga 4% di sepanjang rentang yang berlaku

Gambar 3: tingkat inflasi Belgia

Kesemuanya dapat terjadi dikarenakan fasilitas – fasilitas public yang masih,  memadai, tingkat infrastruktur yang baik [7]dan efek dari beberpa kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya. Mereka tak terlalu terkena dampak dari krisis global 2008 di USA, yang menjeramah parah ke daratan Eropa sekitar tahun 2010 hingga  2011, karena memang kondisi  ekonomi dan infrastruktur yang baik dan tak ada pemerintah yang mengambil kebijakan untuk turut terlibat lebih jauh dalam permasalahan tersebut.

Sekilas memang dalam jangka pendek tak ada pengaruh yang besar dari kekosongan pemerintah, karena mungkin Belgia masih dalam keadaan yang baik saat itu. Namun dalam jangka panjang, kekosongan kursi ini akan berdampak sangat besar. Bayangkan saja tingkat social security (pendidikan, kesehatan, perlindungan, keamanan dll) dan public goods yang dapat terus tereduksi tanpa adanya pemerintah, pengaturan peralihan eksternalitas positif dan negative serta berbagai macam kasus mencakup orang banyak. Karena memang dalam jangka panjang tangan – tangan pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas negara.

Contoh kecil dalam penyediaan barang publik[8]: “seberapa banyak orang yang rela untuk membangun mercu suar seorang diri dan memberikan supply listrik tiap malam jika ternyata Mercu suar yang dia bangun digunakan oleh seluruh kapal yang lewat, atau seberapa banyak orang yang rela membangun sekolah dan rumah sakit gratis bagi si miskin, atau Membangun kembali jembatan rubuh, pengaspalan jalan dll?”. kita baru berbicara dalam penyediaan barang public, belum meranah ke penargetan tingkat inflasi, perjanjian internasional, kemajuan tekhnologi, MDG’s plane dan kebijakan – kebijakan lain yang menyangkut stabilitas negara. Disinilah letak penting peran pemerintah sesungguhnya

Kesimpulan

Memang dalam jangka pendek kekosongan pemerintah yang terjadi di Belgia tak menampakkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan rakyatnya. Namun demikian jika kita menilik Belgia dalam jangka panjang kekosongan ini tentu tidak berjalan mulus seperti jangka pendek. Akan ada banyak ketidak adilan, pereduksian social security, dan ketidakjelasan Visi dan jati diri negara. Terkadang indepedensi suatu pemerintah diperlukan dalam menjaga stabilitas negara, dalam hal Ekonomi Indonesia masih tergolong beruntung karena memiliki pasal 33 UUD1945 ayat (1).

[9]

Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, adanya pemerintah dalam suatu negara adalah mutlak adanya. Pelaksanaan Good Governance seperti pada awal tulisan tentu menjadi criteria yang cukup untuk menjadikan rakyat puas dalam penemuan jati diri mereka. Serta tentu tak lupa tetap menjadikan rakyat sebagi titik pusat perputaran roda pemerintahan, apapun kebijakan yang akan diambil. Seperti yang pernah dikutipkan oleh Bung Hatta selaku Wakil Presiden pertama kita:

“Bagi kita, ra’jat itoe jang oetama, ra’jat oemoem jang mem­poenjai kedaulatan, kekuasaan (Souvereinteit). Karena ra’jat itoe jantoeng-hati Bangsa. Dan ra’jat itoelah jang men­djadi oekoeran tinggi rendah deradjat kita. Dengan ra’jat itoe kita akan naik dan dengan ra’jat kita akan toeroen. Hidoep atau matinya Indonesia Merdeka, semoeanja itoe bergan­toeng ke­pada semangat ra’jat. Pengandjoer-pengandjoer dan golong­an kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalau dibela­kangnja ada ra’jat jang sadar dan insjaf akan kedaulatan dirinja” (Bung Hatta, Daulat Ra’jat, 20 September 1931).

---

Prof. Dr. Sri-Edi Swasono adalah Guru Besar FE Universitas Indonesia dan Anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) periode 1999 – 2004  : Penggalan kompas, Rabu, 12 Oktober 2011

[2] Dijelaskan lebih lanjut bahwa UK/ODA tak membedakan good governance dan good government. Keduanya sama – sama merujuk pada aspek normative pemrintah untuk menyusun berbagai criteria yang bersifat politik hingga ekonomi.

[3] Baca juga http://goodgovernance.bappenas.go.id/publikasi_files/buku_saku_files/beberapa_pemikiran_tentang.pdf tentang pemikiran good governance dari banyak pihak

[4] Dari web resmi US department of state : Terlampir pula data – data terkait belgia : http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2874.htm

[5] Goenawan Muhammad : Indonesia/Proses dalam esai yang berjudul kain Baldwin, TEMPO, Jakarta 2011

[6] Baca juga http://www.tradingeconomics.com untuk info mengenai GDP/capita, annual growth rate, export serta data – data pendukung lainnya

[7] KOMPAS 31 maret 2012, baca juga http://internasional.kompas.com/read/2011/03/31/07345887/Belgia.Berfungsi.Tanpa.Pemerintah tentang pendapat para ahli mengenai Belgia dalam rentang waktu bersangkutan

[8] Michael parkin: Economics 9th, Chapter 17 on public goods and common resources,

“Public goods is a good that can be consumed simultaneously by everyone, and no one can be exluded from enjoying its benefits. National defense is best example”

[9] Melirik ulang Pasal 33 ayat (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Bold oleh saya)