 |
| Gambar peta Lombok |
Kemiskinan (poverty) adalah kata yang erat hubungannya dengan pembangunan negara (development country) dan tak lepas pula kaitannya dengan kesenjangan ( inequality) yang terjadi dalam masyrakat beberapa dekade ini. Demikian penyelesainnya menjadi penting untuk tolak ukur pembangunan negara. Berhasil atau tidaknya suatu rencana pembangunan ekonomi dapat kita lihat dan pantau melalui beberapa indikator pembangunan, salah satunya “jumlah dan tingkat kemiskinan”. Kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara tak menjamin penurunan angka kemiskinan dinegara tersebut.
Berdasar angka statistic Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia terdapat beberapa daerah dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi. Daerah – daerah tersebut meliputi Jawa timur, jawa tengah, papua, Nusa Tenggara dan beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan diatas 1.000.000 orang/tahun. Tersebut Nusa Tenggara Barat dengan jumlah angka kemiskinan 1.009.400 dengan 21.55% total orang miskin dari jumlah penduduk NTB di 2010[1].
Diluar semua itu, NTB sebenarnya adalah sebuah provinsi yang diberkahi banyak kekayaan alam baik dari segi tambang, tanah, dan berbagai ternak potong yang tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok masyrakat sekitar. Namun demikian standar garis kemiskinan (proverty line) Rp 196.180/bulan (standar BPS) masih menjadi momok berat bagi 21.55% penduduknya ditahun 2010. Lebih spesifik melihat Lombok sebagai bagian NTB, pemilik tanah subur yang banyak mengandung unsure hara akibat meletusnya beberapa kali Gunung aktif Rinjani yang terletak di daerah tersebut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia (3726 m) dan oleh karenanya pulau ini banyak diberkahi tanah subur, terutama daerah selatan gunung yang hingga kini banyak ditanami jagung, padi, tembakau dan kapas[2]. Tak heran jika masyrakat NTB dan Lombok khususnya menjadikan Bumi Gora[3] ( semacam lumbung padi khas daerah) sebagai lambang kebanggan yang terus digunakan hingga saat ini.
Tentang Kemiskinan
Menilik ulak uraian paragraph diatas, kemiskinan dapat pula dibedakan menjadi beberapa bagian tergantung dari “garis kemiskinan” daerah bersangkutan. “acceptable levels of participation in society can be given ABSOLUTE meaning. But in some societies, the ownership of a television may be deemed socially necessary for living a full live in others it is not can be evaluated RELATIVE standard”[4]. Disamping itu kita juga mengenal istilah kemiskinan sementara (temporary) dan kronis (chronic), yakni jenis angka kemiskinan untuk data yang kita miliki. Temporary merujuk pada orang – orang yang berada dekat dengan garis kemiskinan, artinya orang tersebut dalam kemiskinan sesaat. Keberadaan mereka dalam angka kemiskinan bisa bersifat sementara, tergantung usaha mereka nanti di pengukuran berikutnya. Sementara bagi penduduk miskin kronis adalah mereka yang benar – benar telah jatuh dibawah garis kemiskinan dan diperlukan usha untuk menaikkan mereka kembali ke atas batas kemiskinan yang telah ditentukan.
Penting untuk kita mengetahui jenis kemiskinan apa yang kita hadapi, oleh karenanya kemiskinan Lombok yang sedang kita bahas saat ini adalah kemiskin absolut dan kronis. Yakni mereka yang berada dibawah garis kemiskinan dan memiliki partisipasi sedikit untuk masyrakat sekitar. Demikian memang berdasar data BPS kemiskinan yang ada mengalami penurunan, walau tidak signifikan. Tetap saja janggal melihat angka kemiskinan yang demikian menembus hampir 700.000 jiwa (head count ratio) dengan potensi daerah yang sedemikian besar. Seperti ada hubungan (correlation) berbalik antara tingkat kekayaan alam dengan kemiskinan. Hal – hal semacam ini menimbulkan beberapa tanda Tanya besar dikalangan pelajar academia campus, dan tentu menjadi penting untuk dicari solusinya.
Tabel 1: JUMLAH PENDUDUK MISKIN DILOMBOK [5]
Kode | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
1 | Kab. Lombok Barat | 248,584 | 244,502 | 240,622 | 222,158 | 208,485 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 222,685 | 230,986 | 223,345 | 197,219 | 187,585 |
3 | Kab. Lombok Timur | 295,381 | 291,998 | 282,074 | 284,262 | 270,609 |
Table 2 : PERSENTASE DAN GARIS KEMISKINAN DI LOMBOK[6]
Persentase | Garis Kemiskinan | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
-8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
31.6 | 31.24 | 28.97 | 25.97 | 24.02 | 132,784 | 147,578 | 153,893 | 194,19 | 212,63 |
26.52 | 27.98 | 25.74 | 22.32 | 20.94 | 139,366 | 154,29 | 160,661 | 178,74 | 211,004 |
27.01 | 27.74 | 25.6 | 25.43 | 23.96 | 137,05 | 150,688 | 156,509 | 183,325 | 218,854 |
Agricultural and poverty
“Most of the people in the world are poor, so if we knew the economics of being poor we would know much of the economics that really matters. Most of the world's poor people earn their living from agriculture, so if we knew the economics of agriculture we would know much of the economics of being poor” (Shultz, 1979).
Menimba ulang pendapat Shultz sebagai salah satu pemegang hadiah Nobel, tentu dapat kita simpulkan bahwa sector agricultural memegang peran penting dalam pemberantasan kemiskinan yang terjadi. Hal ini tentu mendukung mengingat Lombok yang masih memiliki tingkat kesuburan dan padang rumput yang tepat guna pertanian dan bahan ternak[7]. Sehingga, menyelesaikan masalah agricultural sama dengan menyelesaikan masalah kemiskinan pedesaan (rural area).
Disambung oleh J. Dewbre [8]seorang ekonom yang meniliti tentang daerah agricultural, bahwa sector ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan GDP perkapita. Disamping itu, jika diteliti lebih lanjut terdapat hubungan (coorelation) negative antara Annual growth in AgGDP/Wk, Annual growth in non-AgGDP/Wk, dan Annual growth in remittances dengan kemiskinan berdasar dari subyek negara yang ditelitinya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan GDP agricultural yang lebih cepat dibanding sector – sector lain dan populasi rakyat miskin yang berdominasi lebih banyak di daerah agricultural. Maka jelas seberapa penting signifikan perkembangan GDP agricultural bagi daerah – daerah berkembang, terlebih yang memiliki potensi alam memadai. Lebih dari itu, Dewbre berhasil membuktikan penurunan kemiskinan seiring dengan peningkatan GDP agricultural dengan proporsi lebih dari setengah (52%) dari total sector – sector lain.
Kesimpulan
Terdapat angka kemiskinan yang signifikan besar di Lombok, berbanding terbalik dengan kondisi kekayaan lingkungan yang dimiliki. Faktanya sebagian besar orang miskin yang berada di negara berkembang (tak terkecuali indonesia) berada pada daerah – daerah yang bekerja pada sector agricultural[9]. Sehingga menyelesaikan masalah agricultural adalah menyelesaikan kemiskinan di rural area, dan hal ini didukung dengan kekayaan alam yang kita dimiliki.
Table 3 : TABEL JUMLAH TANAH PERTANIAN DI LOMBOK[10]
Kabupaten/Kota | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) | |
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
1. Lombok Barat | 25.143 | 25.094 | 24.417 | 24.855 | 24.949 |
2. Lombok Tengah | 51.033 | 51.036 | 51.196 | 51.189 | 53.453 |
3. Lombok Timur | 45.425 | 44.743 | 45.128 | 45.094 | 45.318 |
Maka penting bagi pemerintah untuk berkosentrasi lebih dalam masalah agricultural, mengingat pentingnya penigkatan GDP sector ini dalam perentasan kemiskinan dan besarnya proporsi yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa kebijakan yang mendukung program – program tersebut, seperti fakta yang dijelaskan lebih lanjut oleh J. Dewbre. Sehingga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Lombok, pemerintah dapat menanggapinya dengan “peningkatan dan pemaksimalan” kualitas agricultural.
[1] Lihat juga data statistic BPS untuk kemiskinan NTB di tahun 2009, 2008, 2007, 2006
[2] icky riky@webmail.umm.ac.id http://icky.student.umm.ac.id/2010/08/11/pulau-lombok-2/
[4] Debraj ray : development economics (1998) chap 8 page 251
[7] Hafid MM : Tinjauan sejarah jaringan perdagangan Lombok di nusantara dan internasional abad 16-19, 7 juli 2011
Importance of Agriculture for Poverty Reduction”, OECD
Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 23,
OECD Publishing.
doi: 10.1787/5kmmv9s20944-en
[9] World bank report : agriculture for development (2008)
0 komentar:
Posting Komentar